Angka Penduduk Miskin di Jawa Barat Tembus 39,93 Ribu Orang

  • Bagikan
Badan Pusat Statistik ( BPS ) mengungkapkan bahwa penduduk miskin di Jawa Barat diklaim mengalami penurunan.
Badan Pusat Statistik ( BPS ) mengungkapkan bahwa penduduk miskin di Jawa Barat diklaim mengalami penurunan.

FAKTADATANEWS – Badan Pusat Statistik ( BPS ) mengungkapkan bahwa penduduk miskin di Jawa Barat diklaim mengalami penurunan.

Berdasarkan data BPS sampai maret 2024 penduduk miskin di Jawa Barat ada di angka 3,89 juta jiwa atau 7,46 persen.

Kendati begitu, Angka itu turun sekitar 39,93 ribu orang dibandingkan Maret 2023.

jika ditelisik lebih lanjut penduduk miskin di perkotaan justru mengalam kenaikan jika dibanding Maret 2023.

‘’Dari 2,91 juta menjadi 2,92 juta, atau naik 7,28 ribu orang,’’ sebut BPS.

Mski begitu, menurut BPS angka kemiskinan di Jawa Barat secara keseluruhan turun sebesar 0,16 persen jika dibanding pada periode Maret 2023.

Penurunan ini dianggap tidak terlalu signifikan jika dibandingkan periode Maret 2022 ke Maret 2023.

Padahal pada waktu itu, kondisi perekonomian sedang tidak baik karea ada Pandemi Covid-19.

Waktu periode Maret 2022 ke Maret 2023 presentasi kemiskinan mampu turun  8,06 persen menjadi 7,62 persen.

Bahkan, sebelum ada pandemi penduduk miskin di Jawa Barat pada 2019 periode Sepetember 2019 pernah menyentuh angka 6,82 persen.

Sedangkan angka penduduk miskin yang ada di perkotaan pada periode Maret berada pada angka 7,07 persen.

Meski begitu angka kemiskinan diperkotaan mengalami penurunan jika dibanding Maret 2023 sebesar 7,19 persen.

Sementara itu, untuk kemiskinan di desa terbilang masih tinggi dengan angka 9,07 persen dan anggka ini jika dibandingkan dengan 2023 ada di angka 9,30.

Meski begitu, pada periode sama, jumlah penduduk miskin di desa turun sebesar 47,21 ribu orang.

Menanggapi kondisi ini Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, untuk mengatasi masalah kemiskinan perlu ditekankan penyaluran bantuan sosial yang harus tepat sasaran.

Selain itu, perbaikan untuk peningkatan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Menurut Bey, aparatur kewilayahan memiliki peran penting untuk selalu memberikan perhatian kepada warga agar program pemerintah dipastikan diterima masyarakat.

Pemprov Jabar juga sudah menekankan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar melaksanakan program dengan baik.

“Kami juga sering berkeliling dan menekankan pada camat – camat. Untuk memperhatikan aspek pendidikan anak-anak. Dan juga kesehatan,” terangnya. (adm )

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *