FAKTADATANEWS – Kondisi air bersih di Kota Bandung saat ini menjadi masalah tersendiri. Selain pengambilan air tanah secara sporadis dan banyak yang ilegal, alih fungsi lahan jadi penyebab kurangnya sumber bahan baku air.
Menggapi hal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung Duddy mengakui, alih fungsi lahan berpengaruh terhadap suplai air tanah.
Menurutnya, jika terjadi kekurangan air salah satu cara yang sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah memanfaatkan air hujan.
‘’Memanfaatkan air hujan atau disebut rainwater harvesting menjadi alternatif untuk bisa mengatasi krisis air bersih,’’ ujar Dudy Prayudi yang hadir dalam diskusi Bandung menjawab belum lama ini.
Meski Begitu, saran dari Kadis DLH ini, bukanlah solusi. Sebab, untuk membuat konsep rainwater harvesting membutuhkan biaya tidak sedikit.
Memanfaatkan air hujan untuk kebutuhan air bersih tidak bisa dilakukan secara sederhana. Sebab, kandungan air hujan saat ini tidak layak untuk dikonsumsi karena mengandung kadar asam lumayan tinggi.
Masalah krisis air ini, sebetulnya telah lama disuarakan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).
Walhi Jawa Barat dalam keterangan rilisnya mengungkapkan, beberapa dampak dari perubahan iklim menimbulkan bencana ekologis di pulau Jawa sudah semakin meluas.
Bencana ekologis didominasi oleh Banjir dengan intensitas hujan tinggi. Sedangkan kawasan pesisir Jawa sering terjadi Banjir Rob.
Menurutnya, Kejadian Banjir ini diakibatkan oleh kekacauan dalam mengelola tata ruang yang berimbas pada alih fungsi kawasan lindung.
Kawasan lindung ini merupakan daerah resapan air mulai dari wilayah hulu hingga hilir Daerah Aliran Sungai (DAS).
‘’Ini mengakibatkan kerusakan daur ekologis. Daya dukung dan daya tampung lingkungan Pulau Jawa mengalami kebangkrutan ekologis,’’ seru Walhi.
WALHI Jawa Barat menyesalkan carut marutnya penataan ruang di kawasan cekungan Bandung. Sehingga menyebabkan Banjir dan berdampak pada krisis air.
Persoalan tersebut dipicu alih fungsi kawasan hulu dan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi peruntukkan lain seperti perumahan mewah.
Area tangkapan dan resapan air yang hilang menyebabkan peningkatan kerentanan bencana seperti banjir dan tanah longsor.
Masifnya alih fungsi lahan di Bandung tak hanya mendorong kejadian bencana, namun juga menurunkan kuantitas dan kualitas sumber air baku warga.
Walhi Jawa Barat mencatat ada lebih dari satu juta warga Kota Bandung yang belum terlayani air baku dari pemerintah.
Situasi akan memburuk dengan semakin berkurangnya sumber air akibat masifnya pembangunan infrastruktur di kawasan penyangga.
Wahli mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk melihat persoalan bencana ekologis di Jawa secara serius.
Pemerintah harus bergerak cepat dengan melakukan evaluasi perencanaan dan penataan tata ruang berwawasan lingkungan dengan memastikan jaminan keselamatan rakyat.
Perlindungan kawasan penyangga, pemulihan lingkungan yang rusak hingga penghentian aktivitas ekstraktif menjadi salah satu jalan keselamatan dari ancaman bencana ekologis di masa mendatang. (zos).
