FAKTADATANEWS – Belum lama ini, Ombusman Jawa Barat mengeluarkan rilis mengenai layanan air bersih PDAM Tirtawening Kota Bandung. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) miliki Pemkot Bandung itu, dicap tidak maksimal dalam memberikan layanan penyaluran air.
Informasi ini terungkap ketika Diskominfo Kota Bandung menggelar diskusi dengan tema mengenai krisis air.
Berdasarkan data yang diperoleh Kepala Keasistenan Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI Jawa Barat Fitry Agustine terungkap, PDAM Tirtawening hanya mampu memyuplai air bersih 2400 liter perdetik.
BACA JUGA: Sejumlah Warga di Lembang Diduga Keracunan Usai Santap Hidangan Hajatan
‘’Sedangkan kebutuhan warga Kota Bandung idealnya 6000 liter perdetik,’’ujar Fitri mengungkapkan ketika diacara diskusi belum lama ini.
Menurut Ombusman, berbagai keluhan masyarat mengenai kekurangan air bersih sudah terjadi sejak lama selalu masuk layanan aduan.
Mulai dari tidak mengalir, volume air kecil, dapat secara bergilir, masih mewarnai pengaduan yang disampaikan warga Kota Bandung.
Jika melihat banyaknya keluhan layanan ini, sebetulnya sudah sering disampaikan warga setiap tahunnya.
Bahkan, Ombusman menyebut, sejak 1990 layanan PDAM Tirtawening ini sudah begitu adanya. Tidak pernah mengalami peningkatan dalam pelayanan.
BACA JUGA: Proyek Revitalisasi Alun-alun Ciparay Akhirnya Selesai Ala Kadarnya, Ada Apa?
Suplai kekurangan air bersih ini menunjukan, keberadaan bahan baku untuk pengelolaan air sudah sangat terbatas. Namun di sisi lain jumlah penduduk semakin bertambah.
Bahan Baku untuk sendiri berasal dari sumber mata air yang ada di Cekungan Bandung. Namun kondisinya sudah semakin parah.
Cekungan Bandung kondisinya sudah banyak bangunan komersil atau perumahan.
BACA JUGA: Sejumlah Warga di Lembang Diduga Keracunan Usai Santap Hidangan Hajatan
Belum lagi Kawasan Bandung Utara yang berada di wialayah Bandung Raya juga sudah banyak terjadi alih fungsi lahan.
‘’Melihat kondisi ini, krisis air bersih sepertinya menjadi ancaman serius. Bukan hanya penduduk Kota Bandung. Namun seluruh penduduk yang ada di muka bumi ini,’’ pungkas Fitri.
WALHI Jawa Barat menyesalkan carut marutnya penataan ruang di kawasan cekungan Bandung. Sehingga menyebabkan Banjir dan berdampak pada krisis air.
Persoalan tersebut dipicu alih fungsi kawasan hulu dan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi peruntukkan lain seperti perumahan mewah.
Area tangkapan dan resapan air yang hilang menyebabkan peningkatan kerentanan bencana seperti banjir dan tanah longsor.
Masifnya alih fungsi lahan di Bandung tak hanya mendorong kejadian bencana, namun juga menurunkan kuantitas dan kualitas sumber air baku warga.
Walhi Jawa Barat mencatat ada lebih dari satu juta warga Kota Bandung yang belum terlayani air baku dari pemerintah. (zos).
